Komisi VI DPR Minta Fasilitas Crane Di Pelabuhan Malundung Ditambah

21-12-2016 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana meminta agar fasilitas crane di Pelabuhan Malundung, Kalimantan Utara (Kaltara) dapat ditambah. Pasalnya, dengan fasilitas yang ada, yakni hanya satu crane, diakuinya berpotensi menghambat percepatan proses bongkar muat barang.

 

“Kami akan mendorong PT Pelindo IV Tarakan untuk menambah fasilitas ini. Kalau dermaganya kami pikir sudah cukup panjang agar bongkar muat lebih cepat. Jika bongkar muat lebih cepat, biaya bersandar kapal akan lebih murah lalu bisa cepat juga sampai ditujuan,” kata Azam, disela-sela peninjauan Tim Kunker Komisi VI ke Pelabuhan Malundung, Kaltara, Selasa (20/12/2016).

 

Azam mengatakan, saat ini pertumbuhan penggunaan kontainer di Tarakan mencapai  dua persen, baik itu dari perdagangan kayu lapis maupun udang beku. Ia berharap, agar kegiatan penggunaan kontainer di Pelabuhan Malundung juga dapat lebih meningkat.

 

Di sisi lain, ia berharap agar Pemprov Kaltara juga dapat menyiapkan komoditas sebagai barang kembali, setelah mengangkut hasil pengiriman barang dari berbagai kota besar di Indonesia.

“Sebab, jika dibiarkan kembali dalam kondisi kosong, tentunya biaya akan lebih mahal. Jika ada barang yang diangkut, tentunya ongkos angkut yang berangkat tidak dibebankan kepada bahan bakar yang dibawa ke daerah asal,” imbuh Azam.

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, transportasi angkutan barang yang ada di Kaltara hampir sama dengan angkutan yang ada di Indonesia bagian timur. Untuk mengantisipasi keseimbangan komoditas, Pemerintah RI akan membangun tol laut untuk melakukan keseimbangan komoditas barang angkutan.

 

“Subsidi seperti ini akan kami berlakukan secara nasional. Makanya tol laut akan kami rencanakan untuk menekan biaya transportasi walaupun butuh proses kedepannya,” jelas politisi asal Dapil Jawa Timur itu.

 

Melihat aktivitas pengangkutan kontainer ke dalam kapal dan melihat perkembangan pembangunan Pelindo IV, Azam mengungkapkan hal ini juga menjadi tugas Komisi VI sekaligus sebagai pelaksana penyertaan modal negara (PMN). Untuk Pelabuhan Malundung sendiri mendapatkan dana PMN sekitar Rp 150 miliar dengan pembuatan penumpukkan kontainer atau reklamasi tempat kontainer.

 

Sementara itu sebelumnya, General Manager Pelindo IV Tarakan, Suhadi Hamid menjelaskan proses pengembangan pelabuhan berupa reklamasi seluas 2,4 hektar, dimaksudkan sebagai lahan penumpukkan kontainer dari kapasitas 40.000 TEUs per tahun menjadi 300.000 TEUs.

 

“Kemungkinan reklamasi ini akan selesai di akhir 2017. Untuk anggaran sendiri memang sudah disiapkan sebesar Rp 123 miliar dari Rp 2 triliun yang disiapkan dari dana PMN, yang dialokasikan untuk sembilan pelabuhan dibawah pengawasan PT Pelindo IV, diantaranya di Sorong, Bitung, Tarakan dan Makassar," kata Suhadi. (iw)/foto: iwan armanias/iw.

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...